Dampak Ekonomi Sektor Perahu Layar dan Wisata di Indonesia

Posted on 23/05/2013 by Nino Krisnan

Dampak Ekonomi Sektor Perahu Layar dan Wisata di Indonesia-coverPenelitian ini dibuat pada tahun 2010 yang diprakarsai rekan-rekan dari Divisi Keel Boat PORLASI (Persatuan Olah Raga Layar Seluruh Indonesia) dan dilakukan oleh Yuramanti, peneliti dari Fakultas Ekonomi UI.  Penelitian ini melihat data-data statistik yang ada di Indonesia, studi regulasi, dan juga studi banding ke Phuket, Thailand dimana dampak ekonomi sektor perahu layar dan wisata (yacht) di sana sudah sangat terasa setelah pemerintah Thailand sadar dan bertindak untuk menggarap potensi ini.

Sebagian dari kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini telah dijawab oleh Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia

Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini (Bab 7) adalah seperti kutipan di bawah :

7.1.  KESIMPULAN

Analisa Dampak Ekonomi

  • Sampai saat ini kegiatan perahu layar dan wisata belum dimasukkan dalam satu kesatuan sub sektor ekonomi di Indonesia dimungkinkan karena kegiatan ini belum menjadi aktifitas yang rutin dan berkesinambungan bagi perekonomian negara, kemudian kegiatan ini memiliki aktifitas yang luas dan beragam. Studi ini merupakan studi awal bagi dampak ekonomi sektor perahu layar dan wisata di Indonesia dan belum ada kajian potensi ekonomi yang komprehensif akan kegiatan ini di Indonesia.
  • Dengan luasnya definisi dan cakupan perahu layar dan wisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi, analisa dampak ekonomi kegiatan perahu layar dan wisata hanya bisa dikaji dengan melihat sub-sub kegiatannya dalam sektor ekonomi seperti sub sektor angkutan laut, jasa penunjang angkutan, jasa perusahaan, jasa pendidikan swasta, hiburan, rekreasi dan kebudayaan swasta. Secara lebih umum kegiatan sektor perahu layar dan wisata dapat dikaji melalui aktivitas sektor angkutan air, jasa penunjang angkutan, usaha bangunan & jasa perusahaan, jasa sosial kemasyarakatan, dan jasa lainnya.
  • Analisa dengan Tabel IO Tahun 2005 sektor 66 menggunakan transaksi domestik tanpa memasukan komponen impor menghasilkan multipler kegiatan perahu layar dan wisata sebesar 1,726, yang menunjukan bahwa bahwa setiap kenaikan 1 rupiah permintaan akhir dari sektor ini akan meningkatkan output perekonomian sebesar 1,726 rupiah.
  • Sementara analisa menggunakan transaksi total dengan memasukan komponen impor menghasilkan multipler kegiatan perahu layar dan wisata sebesar 2,120 yang menunjukan bahwa setiap kenaikan 1 rupiah permintaan akhir dari sektor ini (Konsumsi, Investasi, Belanja Pemerintah, Expor, Impor) akan meningkatkan output perekonomian sebesar 2,120 rupiah. Besaran multiplier ini berada ekuivalen di antara sektor peringkat 16 dan 17dari keseluruh 66 sektor. Adanya komponen impor membuat output pengganda dalam perekonomian meningkat cukup signifikan.
  • Adanya perbedaan yang cukup besar pada kedua jenis penghitungan multiplier output dan dikaitkan dengan keterbatasan penyediaan faktor produksi domestik pada negara berkembang maka dapat disimpulkan bahwa komponen barang impor sektor tersebut bersifat non kompetitif.
  • Sektor perahu layar dan wisata memiliki derajat keterkaitan ke hulu sebesar 0,988 dan ke hilir sebesar 1,088. Lebih tingginya derajat keterkaitan ke hilir menunjukkan kekhasan sektor ini yang memiliki lebih banyak dampak ekonomi pada sektor hilirnya dari pada sektor hulunya.
  • Dari hasil dampak multiplier terlihat bahwa pemanfaatan perahu layar dan wisata akan lebih bernilai ekonomi tinggi apabila dijadikan sebagai usaha bangunan & jasa perusahaan dan jasa lainnya daripada hanya dijadikan sebagai komoditas angkutan air. Jika disesuaikan ke dalam klasifikasi tabel IO tahun 2005 sektor 175, sektor perahu layar dan wisata memiliki nilai ekonomi dan multiplier lebih tinggi apabila diolah sebagai jasa perusahaan untuk persewaan alat transportasi tanpa operator, dan kegiatan wisata & olahraga.
  • Dari analisa dampak tenaga kerja ditemukan bahwa untuk memenuhi permintaan akhir terhadap satu unit output sektor perahu layar dan wisata diperlukan tenaga kerja sebanyak 0,0134. Besaran tersebut dapat diartikan bahwa untuk menghasilkan satu juta rupiah output di sektor perahu layar dan wisata diperlukan 0,0134 tenaga kerja.
  • Besaran koefiesien tenaga kerja sektor perahu layar dan wisata berada ekuivalen dengan besaran sektor di peringkat tengah dari total 66 sektor. Hal ini mengindikasikan sektor perahu layar dan wisata memiliki karakteristik sebagai sektor yang cukup padat karya sekaligus padat modal.
  • Dari analisa didapat jumlah tenaga kerja sektor perahu layar dan wisata adalah sebesar 1.848.508 atau hampir 2 persen dari total angkatan kerja seluruh sektor, dan berada ekuivalen di antara sektor peringkat 14 dan 15 dari 66 sektor. Sementara jumlah total output yang dihasilkan tenaga kerja adalah 134.923.327 (juta rupiah), setara 2,26%, atau ekuivalen berada di antara peringkat 17 dan 18 dari total 66 sektor.

Analisa Institusi dan Regulasi

  • Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pleasure yacht di Indonesia.
  • Rumitnya birokrasi bagi pelayar untuk memperoleh izin berlayar dengan adanya sistem CAIT yang sesungguhnya bertentangan dengan Keppres RI no 16 tahun 1971

Tentang Wewenangan Pemberian Izin Berlayar.

  • Adanya kewajiban jaminan yang menyulitkan bagi pelayar dengan adanya ketentuan PMK. No. 140/PMK.04/2007 tentang barang impor sementara bagi kapal layar dan wisata yang akan masuk.
  • Terlalu banyaknya koordinasi yang akan melemahkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam pengaturan sektor perahu layar dan wisata dikarenakan banyaknya institusi dan keberagaman unsur yang terlibat mulai dari Departemen Pariwisata, Departemen Luar Negeri, Mabes TNI, sampai Departemen Perhubungan.

Analisa Industri

  • Industri bersifat padat modal, diperlukan biaya yang sangat besar untuk berinvestasi, domesik dan diperlukan banyak komponen impor untuk faktor produksi. Padat ski U: membutuhkan skill yang tinggi untuk mengoperasikan kapal dan mengelola. Tingkat ketidakpastian yang tinggi karena resiko rugi, pengembalian modal lambat, dan berbagai benturan peraturan. Padat teknologi dan membutuhkan SDM yang memiliki penguasaan yang tinggi terhadap teknologi. Padat karya, dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk menggerakkan sektor ini.
  • Dari data permintaan CAIT menurut Departemen Pariwisata & GAHAWISRI, tahun 2007 terdapat 470 penerbitan CAIT, tahun 2008 sejumlah 225, dan tahun 2009 sampai bulan Mei sebesar 122.
  • Permasalah industri ini di Indonesia adalah adanya mekanisme kunjungan kapal yang rumit; masalah pengurusan CAIT dan perizinan VISA; biaya operasional dan perizinan yang mahal; pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPBM); serta belum memadainya infrastruktur dan fasilitas yang mendukung industri perahu layar dan wisata di Indonesia, serta masalah antarmoda.
  • Berdasarkan besarnya nilai multiplier output yang dihasilkan dan juga kharakteristik industrinyanya, dimana masih tergantung faktor produksi impor, maka peningkatan impor merupakan faktor penting yang akan mendorong tumbuhnya output perekonomian. Mekanisme untuk meningkatkan output tersebut bisa dilakukan dengan penghapusan tarif impor atau memberlakukan tarif impor 0%, atau pemberian subsidi. Diharapakan dengan adanya mekanisme tersebut akan menghasilkan peningkatan output yang lebih signifikan dalam perekonomian.

 

Analisa Studi Kasus Sektor Perahu Layar & Wisata Phuket, Thailand

  • Industri wisata perahu layar Thailand sempat mengalami stagnasi ketika pajak impor kapal wisata mencapai 250 persen dan adanya peraturan serta birokrasi yang rumit.
  • Tahun 2003 Pemerintah Thailand mulai mereformasi kebijakan seiring dengan diidentifikasinya adanya potensi besar bagi negara dan prospektif sebagai mesin pertumbuhan pariwisata dari sektor ini, yang sudah pasti menarik perhatian internasional dan mendorong minat dunia untuk berkunjung.
  • Peraturan lama direformasi dengan peraturan baru yang juga menjadikan Phuket sebagai pemimpin di kawasan regional untuk sektor ini; melakukan review atas pajak impor untuk yacht, memberlakukan pajak impor 0%; memperpanjang otomatis satu tahun periode tinggal untuk kapal; mempermudah urusan birokrasi dan imigrasi, menyesuaikan dengan standar internasional; menjadikan Phuket sebagai pemimpin di kawasan regional untuk sektor pariwisata kapal layar dan pesiar.
  • Keunggulan Phuket adalah lokasi strategis, pantai bagus; pelayanan turisme & tenaga kerja yang bagus; regulasi & institusi yang menunjang; investasi yang bagus; infrastruktur yang mendukung (fasilitas Marina, Hub); promosi pemerintah yang gencar.
  • Dari hasil studi lapangan dan wawancara sejumlah pihak terkait, didapat sekitar 135 yacht regular datang setiap bulan ke Phuket dan 100 superyahct setiap tahun, ditambah kunjungan kapal non regular. Pengeluaran wisatawan mencangkup: penginapan, spa, restoran, binatu, transportasi, telekomunikasi, perbaikan kapal, bahan bakar kapal, investasi properti & perhiasan, hiburan. Minimum pengeluaran wisatawan adalah 1000 Bath/hari (30 USD) untuk konsumsi makanan, total 300 USD/hari untuk konsumsi sehari-hari. Untuk Superyahct membelanjakan total 30.000 USD/hari untuk keseluruhan logistik, bahan bakar, perawatan.
  • Dampak ekonomi lain dari sektor ini di Phuket adalah industri perbaikan, dekorasi dan perawatan kapal yang dioperasikan penduduk Phuket sebagai yang terbaik di kawasan Asia (Sunsail & Mooring menghabiskan 200,000 USD/tahun).

 

7.2. REKOMENDASI

Dengan melihat besarnya potensi ekonomi dari sektor perahu layar dan wisata, maka pemerintah sebaiknya menyediakan payung hukum untuk pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

Ubah mekanisme ketentuan dalam PMK. No. 140/PMK.04/2007 tentang jaminan bagi barang impor sementara dengan mekanisme yang tidak memberatkan pelayar untuk datang.

Ubah mekanisme CAIT dengan sistem yang lebih akurat dan efektif untuk mengawasi dan mengendalikan aktifitas kunjungan perahu layar dan wisata di Indonesia. Termasuk juga mekanisme perizinan dan biaya check in bagi kapal yang masuk yang wajib pada setiap port.

Pentingnya peranan faktor impor bagi sektor ini dalam peningkatan output nasional maka diperlukan mekanisme untuk memajukan komponen impor ini, yaitu dengan penghapusan tarif impor atau tarif impor 0%, seperti yang dilakukan oleh Phuket dalam memajukan industri perahu layar dan wisatanya.

Perlu dipikirkan juga mekanisme insentif bagi perusahaan yang terlibar dalam sektor utama perahu layar dan wisata, diantarnya adalah dengan pemberian subsidi atau penghapusan tarif impor barang mewah bagi yacht (pasal 8 UU PPN) yang saat ini masih mencapai 50%, sehingga iklim investasi dan industri sektor ini dapat tumbuh subur. Pengenaan tarif impor yang tinggi pada sektor ini untuk melindungi produksi domestik tidak lah tepat karena barang impor tersebut bersifat non kompetitif disebabkan sektor domestik kurang mampu untuk menyediakan. Tingginya tarif impor akan menjadi hambatan bagi industri ini untuk maju.

Kebutuhan institusi yang kuat dalam melakukan koordinasi antara instansi yang terlibat perlu diperhatikan sehingga bentuk pengawasan dapat dilakukan modifikasi dengan menyerahkan kewenangan secara eksplisit kepada departemen dan kementrian negara yang paling terkait tanpa perlu melibatkan banyak koordinasi dari berbagai unsur.

Perlu adanya upaya pemerintah dalam merencanakan pemanfaatan sektor perahu layar dan wisata secara berkesinambungan dengan pembangunan dan penyediaan infrastruktur serta fasilitas yang memadai bagi sektor ini, seperti terminal bahan bakar, marina, pariwisata dan hiburan, serta moda transportasi penunjang.

  • Keterlibatan Pemerintah dalam pengawasan perlu dioptimalkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang kompeten dan bebas dan praktek korupsi. Disamping itu, Pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah diperlukan untuk membina keterlibatan masyarakat dalam aktivitas perahu layar dan wisata.
  • Besarnya dampak aktfitas ini pada sektor makroekonomi, maka pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan dalam merencanakan konsep pengelolaan sektor perahu layar dan wisata yang tidak hanya sekedar bagian dari transportasi, namun perlu dipikirkan dan direncanakan kerjasama dalam jasa pariwisata dan hiburan untuk destinasi pelayar.
  • Dalam kegiatan sektor perahu layar dan wisata, perlu diupayakan keterlibatan masyarakat lokal industri dalam serta upaya transfer teknologi kepada masyarakat lokal seperti keterlibatan masyarakat lokal untuk industri penunjang (industri pemeliharaan dan perawatan kapal).

Untuk dokumen penelitian selengkapnya bisa dibuka di link sbb : Dampak Ekonomi Sektor Perahu Layar & Wisata-Yuramanti _Maret 2010-1a

About Nino Krisnan

Seorang perancang kapal boat dan yacht yang ingin menjadikan Indonesia menjadi pusat dan barometer industri kapal boat dan kapal boat pesiar (yacht) baik secara global dan regional.
This entry was posted in Bisnis Kapal Boat, Ekonomi Maritim, Industri Kapal Boat (dan Yacht), Kegiatan Maritim Kapal Boat, Regulasi Berkaitan dengan Kapal Boat, Wisata Bahari dengan Kapal Boat. Bookmark the permalink.

One Response to Dampak Ekonomi Sektor Perahu Layar dan Wisata di Indonesia

  1. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, potensi wisata kelautannya sangat besar tapi tertinggal jauh dengan negara-negara kepulauan yang kecil-kecil seperti Maldive, French Polynesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*