Boat Indonesia

Phinisi dan Sejarahnya

Kapal Phinisi (Phinisi) pada dulunya umumnya digunakan sebagai kapal pengangkut barang (cargo boat), namun pada masa sekarang Phinisi sudah banyak yang dibuat menjadi kapal pesiar atau wisata dengan interior yang mewah, peralatan dan perlengkapan yang modern dan canggih. Sejarahnya lebih lengkap bisa dilihat di Sejarah Phinisi.

Lokasi Pembangunan Phinisi Wisata

Bulukumba Sulawesi Selatan dikenal sebagai tempat lahir Phinisi dengan Tanah Beru sebagai pusat industrinya. Tiga desa di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu Desa Ara, Tanah Beru dan Lemo lemo menjadi pusat pembangunan Phinisi. Bahan baku utama pembuatan Phinisi yang umum digunakan di Bulukumba adalah kayu Besi dan kayu Halaban atau biasa disebut Bitti. Dulunya bahan baku kayu ini masih dapat dengan mudah didapatkan di Sulawesi Selatan. Namun pada saat ini, masyarakat pembuat Phinisi harus memesan dan membeli bahan baku dari daerah lain seperti, Kendari, Ambon dan beberapa wilayah di Timur Indonesia.

Pada perkembangannya Phinisi juga banyak di bangun di Kalimantan dimana salah satu yang terbesar adalah di daerah Batulicin Kalimantan Selatan. Disini Phinisi di bangun oleh orang asal Bulukumba yang merantau ke Kalimantan. Kalimantan yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah terutama hutan kayu menjadikan bahan baku (kayu) untuk pembuatan kapal sangat berlimpah. Kayu Ulin dengan kualitas terbaik bisa didapatkan di Kalimantan. Selain di Kalimantan Selatan, ada juga lokasi pembangunan Phinisi yang lain di Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kalimantan Timur. Keberadaan kayu Ulin yang melimpah di Kalimantan menjadi salah satu alasan kenapa orang (pembuat Phinisi) dari Bulukumba merantau ke Kalimantan.

Daerah Kendari tepatnya daerah Kolono juga menjadi daerah tujuan pembuat Phinisi untuk melakukan pembangunan kapal, hal ini juga didasari oleh ketersediaan material yang masih mudah di dapat disana. Di daerah ini bahan baku seperti kayu Besi dan Halaban masih bisa dengan mudah didapatkan.

Membangun Phinisi dekat dengan sumber bahan baku akan memberikan keuntungan tersendiri dalam setiap proyek pembangunan kapal yang dilakukan keuntungan tersebut antara lain:

–          Pembuat kapal dapat dengan leluasa memilih kayu dengan kondisi terbaik yang diinginkannya.

–          Pembuat kapal dapat memotong dan membentuk kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan.

–          Harga kayu jenis yang sama akan relatif lebih murah dan biaya transportnya akan lebih murah jika dibandingkan dengan membuat kapal di Bulukumba dan membeli kayunya dari luar daerah.

–          Secara khusus untuk daerah Kalimantan, pembuat kapal bisa mendapatkan jenis kayu Ulin yang mana menurut orang-orang pembuat kapal dari Bulukumba memiliki kualitas  kekuatan dan ketahanan lebih baik dari kayu-kayu yang lain.

Tahapan Pembangunan

Pada setiap proyek pembangunan Phinisi, akan melalui tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Namun semua pembangunan tersebut bisa dibagi dalam tiga tahapan besar yaitu:

Tahap 1: Pembangunan konstruksi kayu badan kapal.

Tahap 2: Peluncuran dan Mobilisasi.

Tahap 3: Proses penyelesaian pekerjaan (Finishing).

Tahap 1 dilakukan di daratan dimana tujuan utamanya adalah sampai kapal dapat diluncurkan dan dapat mengapung.

Tujuan akhir dari pekerjaan Tahap 1 ini bisa berbeda-beda tergantung bagaimana Tahap 2 akan dilakukan. Apakah mobilisasi ke lokasi finishing dilakukan dengan menarik kapal dengan kapal lain, atau dilakukan dengan berlayar sendiri dengan mesin dan sistem penggerak sendiri. Hal ini bisa dipengaruhi kondisi di lokasi pelaksanaan Tahap 1 yang mungkin sangat jauh sehingga untuk mengirim mesin dan peralatan penggerak utama akan memakan biaya yang sangat besar dan juga ketersediaan peralatan di lokasi yang minim sehingga beresiko tinggi untuk melakukan pemasangan mesin utama.

Tujuan akhir yang berbeda juga bisa disebabkan oleh bagaimana Tahap 3 akan dilakukan. Apakah Tahap 3 akan dilakukan dalam kondisi kapal terapung di air (floating work) atau di naikkan lagi ke dry dock? Jika Tahap 3 akan dilakukan pada kondisi kapal terapung maka semua peralatan kapal yang akan dipasang pada lambung di bawah garis air (Propeller, shaft, stern tube, thru hull dan sea cock, grounding plate, rudder, transducer, sonar, dll) harus dipasang terlebih dahulu. Tetapi jika Tahap 3 dapan dilakukan di dry dock maka pemasangan peralatan kapal pada lambung di bawah garis air bisa dimasukkan menjadi bagian dari pekerjaan pada Tahap 3.

Lokasi di : Bulukumba (Ara, Tanah Beru, Lemolemo), Kendari (Kolono), Kalimantan (Batu Licin, Sangkulirang)

Tahap 2 adalah proses peluncuran kapal akan berbeda-beda sesuai dengan lokasinya apakah lokasi di pinggir laut atau sungai. Untuk galangan kapal phinisi pada lokasi-lokasi Tahap 1 di atas masih menggunakan metode peluncuran yang tradisional. Untuk jenis-jenis metode peluncuran kapal dapat dilihat pada Peluncuran dan Docking : Metode Turun-Naik Kapal Boat dari Darat ke Air dan Sebaliknya

Proses mobilisasi bisa dilakukan dengan dua cara yaitu:

– Kapal berlayar dengan mesin dan penggerak sendiri (self Propelled)

– Kapal ditarik oleh kapal lain (Kapal Tunda atau kapal lain yang mampu)

Sebelum melakukan mobilisasi kapal, kapal perlu dipersiapkan dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan minimum untuk berlayar. Peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan antara lain adalah:

– Genset

– Pompa bilga

– Tangki dan Bahan bakar

– Peralatan keselamatan (life bouy, life jacket, life raft, fire extinguisher, dll)

– Tali tambat, tali tarik (untuk penarikan dengan tug boat)

– Jangkar dan rantai

– Awak kapal dan perlengkapannya

– Peralatan komunikasi dan navigasi

– Penerangan di dalam kapal

Kapal dan semua peralatan dan perlengkapannya akan diperiksa oleh pihak syahbandar setempat dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Ijin Berlayar.

Satu hal lagi yang perlu kita persiapkan dalam hal mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi selama pelayaran adalah jaminan asuransi yang akan mengcover resiko pada saat pelayaran.

Tahap 3 adalah pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal dan elektrikal yang lengkap, pemasangan sistem layar, pekerjaan interior dan finishing eksterior.

Tahap ini bisa dilakukan pada kondisi kapal terapung (floating work) atau jika memungkinkan bisa juga dilakukan di dry dock.

Pertanyaannya adalah kenapa seluruh proses pekerjaan tidak dilakukan pada Tahap 1 saja? Jawabannya bisa berbeda-beda.

Hal ini dilakukan tentu saja berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Di lokasi yang sulit dijangkau oleh moda transportasi pengangkutan barang seperti Sangkulirang tentu saja menyelesaikan pekerjaan disana akan membutuhkan biaya yang banyak untuk transportasi peralatan dan juga tentunya resiko kerusakan pada saat transportasi akan lebih besar.

Di lokasi seperti tanah Beru kapal yang konstruksi kayunya sudah selesai akan langsung diluncurkan agar area yang digunakan bisa dipakai kembali untuk pembangunan kapal yang baru.

Kedekatan dengan sumber material, suplai peralatan dan tenaga kerja adalah hal yang menjadi pertimbangan utama mengapa pekerjaan pembangunan kapal Phinisi Wisata dilakukan dalam beberapa tahap dan di lokasi yang berbeda.

Untuk Tahap 3 ini beberapa lokasi yang menjadi tujuan adalah floating area di Bira-Sulawesi Selatan, Serangan-Bali dan Semarang, dan daerah lain seperti dry dock di Banyuwangi yang mulai dilirik oleh para pelaku proyek pembangunan kapal Phinisi Wisata.

Pameran Kapal Pesiar Mewah Digelar di Pertama Kali Indonesia

Indonesia Yachts Show Hadirkan Yacht dan Boat Ekslusif dari Perusahaan Terkemuka di Dunia

Jakarta, 8 Juni 2013 – Pameran kapal pesiar pertama digelar di Indonesia. Pameran ekslusif bertajuk Indonesia Yachts Show menampilkan puluhan kapal pesiar Yacht dan Boat dari produsen-produsen kelas dunia yang biasa digunakan oleh para pemimpin dan selebriti dunia. Bertempat di Pelabuhan Batavia Sunda Kelapa Marina, Jakarta, pameran yang akan digelar pada 8 – 9 Juni 2013 ini diharapkan dapat menarik perhatian lebih dari 6.000 pengunjung pecinta kapal pesiar dunia. Hadir meresmikan pembukaan pameran Dirjen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Firmansyah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta tamu-tamu penting kenegaraan dan tokoh masyarakat Indonesia.

40 perusahaan produsen Yacht dan Boat dari Indonesia, Inggris, Perancis, Itali, UAE, Australia, Cina, Taiwan, dan Singapura menampilkan karya premium mereka. Sebanyak 15 yachts dan 6 boats dengan desain unik dan mewah yang dirancang khusus untuk kalangan menengah keatas dengan nilai total USD$ 200 milyar dipamerkan.

“Indonesia Yachts Show adalah pameran kapal pesiar pertama di Indonesia yang tentunya sangat menarik bagi sebagian kalangan yang memiliki minat dalam berlayar maupun yang hanya ingin menikmati kenyamanan di dalam rumah yang dapat dibawa untuk berlayar. Event ini dapat dinikmati oleh masyarakat dari generasi muda sampai tua yang mempunyai passion dalam berlayar, memancing, travelling dan luxurious lifestyle,” ujar Syelly Phie, Marketing Director Megawatt Asia selaku penyelenggara Indonesia Yachts Show.

Beberapa perusahaan terkemuka pembuat yacht dan boat dunia yang hadir di acara ini antara lain Aycer, Gulf Craft, Wider Yachts Asia, Princess Yachts SEA, Bavaria Cruisser, Stealth, Azimut, Feretti Yachts, Heesen Yachts, Grand Banks, Leoprad Catamaran, Grady White, Northrop & Johnson. Merek-merek ini adalah merek yang diakui di dunia dari segi kualitas, style, glamour dan luxurious. Yachts dan boats buatan perusahaan-perusahaan ini biasa digunakan oleh public figure dunia dan juga Indonesia. Beberapa perusahaan bahkan menghadirkan model-model terbaru yang sesuai untuk masyarakat Indonesia di pameran ini.

Berbagai Yachts dan Boats dengan desain ekslusif dipamerkan baik yang memiliki struktur mengapung (Monohull) maupun kapal yang memiliki lebih dari satu struktur mengapung (Catamaran/Multi-hull). Yachts dan Boats yang dipamerkan ditawarkan dengan kisaran harga mulai dari USD 1.000.000 hingga USD 25.000.000. Sebagai contoh, salah satu produsen yaitu Aycer Yachts menampilkan yacht berukuran 37 meter dengan fasilitas 5 kabin, private living room, kolam renang, dan full furnished luxurious interior, yang tentunya fasilitas ini masih dapat disesuaikan sesuai keinginan pembeli. Harga yacht dari Aycer Yachts tersebut ditawarkan dengan harga kurang lebih USD 15.000.000.

Pada dasarnya yacht dan boat memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari segi ukuran dan fasilitas. Biasanya ukuran yacht lebih besar dibandingkan boat serta fasilitas yacht lebih lengkap dan lebih menunjang untuk dinikmati pada saat digunakan dibandingkan boat.

“Indonesia Yachts Show dimaksudkan untuk memperkenalkan jenis-jenis kapal pesiar dari dalam maupun luar negeri dan mengembangkan wisata laut Indonesia. Sebagai negara maritim tentunya dengan berlayar menggunakan kapal/yachts adalah salah satu cara terbaik untuk menikmati keindahan alam Indonesia,” ujar Syelly Phie.

Selain pameran yachts dan boats, Indonesia Yachts Show juga menggelar peluncuran perdana dari alat olah raga air terbaru yaitu Jet-o-vator & Flyboard. Alat ini olah raga air yang sangat menarik ini yang melambangkan gelaran gaya hidup ekslusif, glamour, high-end dan prestise.

Fakta terbaru dari Credit Suisse Research Institute mengungkapkan bahwa industri yacht di Indonesia terus mengalami peningkatan pesat. Hal ini berhubungan dengan naiknya angka Indonesia total wealth dari US$420 juta menjadi $1.8 trilyun dari bulan Januari 2010 hingga Juni 2011. Para milyuner di Indonesia juga diperkirakan akan mengalami jumlah peningkatan dari angka 112.000 pada 2011 menjadi 242.000 milyuner di tahun 2016.

Penelitian ini dibuat pada tahun 2010 yang diprakarsai rekan-rekan dari Divisi Keel Boat PORLASI (Persatuan Olah Raga Layar Seluruh Indonesia) dan dilakukan oleh Yuramanti, peneliti dari Fakultas Ekonomi UI.  Penelitian ini melihat data-data statistik yang ada di Indonesia, studi regulasi, dan juga studi banding ke Phuket, Thailand dimana dampak ekonomi sektor perahu layar dan wisata (yacht) di sana sudah sangat terasa setelah pemerintah Thailand sadar dan bertindak untuk menggarap potensi ini.

Sebagian dari kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini telah dijawab oleh Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia

Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini (Bab 7) adalah seperti kutipan di bawah :

7.2. REKOMENDASI

Dengan melihat besarnya potensi ekonomi dari sektor perahu layar dan wisata, maka pemerintah sebaiknya menyediakan payung hukum untuk pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

Ubah mekanisme ketentuan dalam PMK. No. 140/PMK.04/2007 tentang jaminan bagi barang impor sementara dengan mekanisme yang tidak memberatkan pelayar untuk datang.

Ubah mekanisme CAIT dengan sistem yang lebih akurat dan efektif untuk mengawasi dan mengendalikan aktifitas kunjungan perahu layar dan wisata di Indonesia. Termasuk juga mekanisme perizinan dan biaya check in bagi kapal yang masuk yang wajib pada setiap port.

Pentingnya peranan faktor impor bagi sektor ini dalam peningkatan output nasional maka diperlukan mekanisme untuk memajukan komponen impor ini, yaitu dengan penghapusan tarif impor atau tarif impor 0%, seperti yang dilakukan oleh Phuket dalam memajukan industri perahu layar dan wisatanya.

Perlu dipikirkan juga mekanisme insentif bagi perusahaan yang terlibar dalam sektor utama perahu layar dan wisata, diantarnya adalah dengan pemberian subsidi atau penghapusan tarif impor barang mewah bagi yacht (pasal 8 UU PPN) yang saat ini masih mencapai 50%, sehingga iklim investasi dan industri sektor ini dapat tumbuh subur. Pengenaan tarif impor yang tinggi pada sektor ini untuk melindungi produksi domestik tidak lah tepat karena barang impor tersebut bersifat non kompetitif disebabkan sektor domestik kurang mampu untuk menyediakan. Tingginya tarif impor akan menjadi hambatan bagi industri ini untuk maju.

Kebutuhan institusi yang kuat dalam melakukan koordinasi antara instansi yang terlibat perlu diperhatikan sehingga bentuk pengawasan dapat dilakukan modifikasi dengan menyerahkan kewenangan secara eksplisit kepada departemen dan kementrian negara yang paling terkait tanpa perlu melibatkan banyak koordinasi dari berbagai unsur.

Perlu adanya upaya pemerintah dalam merencanakan pemanfaatan sektor perahu layar dan wisata secara berkesinambungan dengan pembangunan dan penyediaan infrastruktur serta fasilitas yang memadai bagi sektor ini, seperti terminal bahan bakar, marina, pariwisata dan hiburan, serta moda transportasi penunjang.

• Keterlibatan Pemerintah dalam pengawasan perlu dioptimalkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang kompeten dan bebas dan praktek korupsi. Disamping itu, Pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah diperlukan untuk membina keterlibatan masyarakat dalam aktivitas perahu layar dan wisata.

• Besarnya dampak aktfitas ini pada sektor makroekonomi, maka pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan dalam merencanakan konsep pengelolaan sektor perahu layar dan wisata yang tidak hanya sekedar bagian dari transportasi, namun perlu dipikirkan dan direncanakan kerjasama dalam jasa pariwisata dan hiburan untuk destinasi pelayar.

• Dalam kegiatan sektor perahu layar dan wisata, perlu diupayakan keterlibatan masyarakat lokal industri dalam serta upaya transfer teknologi kepada masyarakat lokal seperti keterlibatan masyarakat lokal untuk industri penunjang (industri pemeliharaan dan perawatan kapal).

Untuk dokumen penelitian selengkapnya bisa dibuka di link sbb : Dampak Ekonomi Sektor Perahu Layar & Wisata-Yuramanti _Maret 2010-1a

Pepatah mengatakan “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali”

Setelah menunggu sekian lama maka tanda-tanda akan momentum awal kebangkitan industri kapal yacht di Indonesia menampakan titik terang dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia   (Perpres No. 79/2011).  Kita harus memberikan penghargaan kepada pihak-pihak baik dalam pemerintahan dan juga komunitas yachting internasional dan nasional yang telah bahu membahu terus bekerja untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan wisata yachting di Indonesia.

Lalu apa kaitannya Perpres tersebut dengan kebangkitan industri kapal yacht nasional? Mari kita bahas secara bertahap di tulisan di bawah ini.

Antara Potensi dan Peluang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan keindahan alam laut, darat dan kekayaan budaya yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi tujuan wisata utama bagi kapal yacht dunia.    Masalahnya sebagian besar potensi tersebut merupakan anugerah yang sudah disediakan Sang Pencipta tanpa campur tangan manusia (kecuali untuk merawat atau merusaknya).  Campur tangan manusia justru diperlukan untuk menciptakan peluang-peluang dari potensi yang sudah ada dan tersedia tersebut. Apakah Indonesia siap dan mampu menciptakan peluang-peluang tersebut?

Keindahan Maritim Nusantara, Antara Potensi dan Peluang

Birokrasi dan Perizinan yang Tidak Kondusif

Namun mengapa peluang-peluang di bidang wisata kapal yacht ini tidak terjadi?  Saat ini kunjungan kapal wisata yacht asing hanya berkisar 200-300an  kapal yacht per tahun untuk wilayah kelautan Indonesia yang begitu luasnya.  Salah satu sebab penjelasannya bisa dibaca di tulisan dari Jannes Eudes Wawa  yang dimuat di Kompas, 1 Juni 2011 berjudul Ironi Kapal Pesiar.

Selain itu, menurut pengalaman para pengguna kapal yacht asing yang sebelumnya pernah mengunjungi wilayah Indonesia, keluhan-keluhan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

• Banyaknya formulir yang harus diisi dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit untuk mengurus Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT) dan pada saat kedatangan. Salah satu pengunjung kehilangan satu hari karena harus sibuk mengisi formulir yang sangat banyak itu pada saat kedatangan.

• Penerapan pajak impor barang sementara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.142/PMK.04/2011 dimana kapal yacht asing yang berkunjung dianggap sebagai barang impor sementara dan dapat diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk. Masalahnya untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang untuk kapal yacht imprortir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara. Jumlah jaminan tersebut adalah sebesar bea masuk dan/atau pajak dalam angka impor yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan. Jumlah jaminan adalah Bea Masuk (5%), PPN (10%) dan PPnBM yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 620/PMK.03/2004 besarnya adalah 30% untuk perahu layar dengan atau tanpa motor pembantu (Lampiran III), 40% perahu motor untuk pelesir atau olah raga (Lampiran IV), 75% untuk kapal yacht (Lampiran VI)!!!!!

• Banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam pemeriksaan kedatangan dan kepergian kapal yacht asing. Salah satu pengunjung menceritakan bahwa saat kedatangan ke Indonesia tahun 2011 kapalnya dinaiki oleh 17 orang petugas dari berbagai instansi yang memeriksa  sangat banyak hal di atas kapal yachtnya (dan cenderung mencari-cari kesalahan) termasuk tanggal kadaluwarsa obat-obatan di kotak P3K!

Namun demikian, hal-hal yang menurut mereka, para wisatawan yacht asing, yang membuat Indonesia sangat layak dikunjungi adalah keindahan alam, budaya dan juga sambutan masyarakat.  Jadi Indonesia menurut mereka Indonesia adalah kandiat potensial tujuan wisata kapal yacht kelas dunia dan birokrasi dan perizinan yang berbelitlah yang menyebabkan itu semua tidak terjadi.

Logika Argumen Keamanan Negara

Bagaimana dengan argumentasi bahwa birokrasi dan perizinan yang tidak memudahkan kunjungan yacht asing ini adalah demi menjaga keamanan negara?  Kalau dilihat secara geografis, wilayah Indonesia adalah secara alam sudah sangat terbuka.  Tidaklah mungkin kita memasang pagar mengelilingi wilayah laut kita dan tidaklah mudah untuk menciptakan sistem dimana pergerakan kapal boat keluar masuk kapal dari dan ke perairan Indonesia dapat terpantau dalam tiap jengkal wilayah Indonesia.  Lalu apa hubungannya sistem perizinan dan birokrasi yang berbelit dengan keamanan negara?  Semua yang berbelit itu jelas mencegah masuknya yacht asing ke wilayah Indonesia, tapi tidak otomatis membuat pergerakan kapal boat keluar masuk kapal dari dan ke perairan Indonesia dapat terpantau dalam tiap jengkal wilayah Indonesia selama sistem pengawasan yang optimal belum siap.  Artinya, orang-orang ‘nakal’ akan tetap bisa keluar masuk wilayah perairan Indonesia dengan kapal boat mereka tanpa atau dengan adanya birokrasi dan perizinan yang berbelit, namun wisatawan yacht asing yang jelas-jelas mempunyai itikad baik untuk berkunjung akan tercegah untuk berkunjung dan menikmati wilayah laut dan pesisir Indonesia. Ini adalah logika sederhana.

Justru jika banyak orang lalu-lalang di laut, maka banyak mata yang bisa mengawasi apa yang terjadi di laut termasuk saling menolong jika ada keadaan darurat, melihat dan melaporkan kejadian yang mencurigakan, dll.

Kapal Yacht sebagai 'Mata' untuk Keadaan di Laut

Reformasi Perizinan dan Brokrasi melalui Perpres No. 79/2011

Perpres No. 79/2011 mengandung beberapa hal yang boleh dikatakan mulai mempermudah prosedur perizinan dan birokrasi yang tadinya berbelit menjadi relatif lebih dapat diimplementasikan, meskipun belum menjadi benar-benar sempurna.

Hal-hal yang diatur dalam Perpres No. 79/2011 yang membawa kebaikan adalah antara lain:

• Pemberian kemudahan di bidang Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT) dan perizinan terkait dengan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina.

• Permohonan untuk memperoleh CAIT dan perizinan terkait dengan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina dapat dilakukan secara elektronik.

• Pemberian kemudahan dalam proses permohonan dan pemberian CAIT.

• Pemberian kemudahan di bidang kepelabuhanan apabila masuk dan keluar melalui pelabuhan tertentu (ada 18 pelabuhan di seluruh Indonesia) dapat diubah dengan memperhatikan dinamika kunjungan kapal yacht asing, kesiapan sarana dan prasaranan pendukung untuk memberikan pelayanan dan pengembangan wilayah.

• Pemasukan kapal wisata (yacht) asing beserta barang dan/atau kendaraan yang dibawa oleh awak kapal diberikan kemudahan di bidang penjaminan dengan menggunakan jaminan tertulis (selain oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah) cukup hanya dari penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing atau agen umum.

• Pemberian izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu (yang dapat diperpanjang) yang diberikan kepada warga negara asing sebagai awak kapal wisata (yacht) asing dimana awak kapal wisata (yacht) asing tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran orang asing.

• Pemeriksaan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan serta pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar.

• Dalam rangka keselamatan kunjungan kapal wisata (yacht) asing, Pemerintah  mengembangkan sistem pemantauan kapal.  Perlu dicatat bahwa pemantauan ini adalah untuk faktor keselamatan.

• Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus kapal wisata (yacht) asing, kemudahan untuk fasilitas perawatan dan perbaikan kapal wisata (yacht), dll.

Langkah yang penting setelah terbitnya Perpres No. 79/2011 ini adalah sosialisasi (agar semua stakeholder memahami reformasi ini) dan implementasi (agar dampak positif bisa segera dinikmati) di lapangan.

Marina sebagai Tempat Berlabuh Kapal Yacht

Perpres No. 79/2011 dan Industri Kapal Yacht Nasional

Dengan adanya Perpres No. 79/2011 ini diharapkan akan terjadi kenaikan jumlah kunjungan kapal yacht asing yang pada tahun 2014 menjadi 2000 kapal yacht/tahun seperti disampaikan oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Jumat 30 Maret 2012, pada acara seminar yang bertajuk, “Pariwisata Bahari 4 (empat) Tahun ke Depan” yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dalam rangkaian acara DEEP Indonesia 2012.

Untuk menantisipasi kedatangan 2000 kapal yacht asing/tahun tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.  Salah satu kebutuhan tersebut adalah adanya marina yang representatif dan juga fasilitas perawatan dan perbaikan kapal yacht yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.  Disinilah timbul peluang untuk pengembangan usaha di bidang-bidang tersebut.  Dengan tuntutan untuk melayani perawatan dan perbaikan kapal yacht asing, maka kalangan industri kapal boat bisa berinteraksi dengan produk kapal-kapal yacht asing yang mempunyai kualitas yang relatif lebih baik. Dari situ kita mempunyai kesempatan untuk belajar teknologi baru dan juga memperbaiki kualitas hasil kerja dan produk dari industri kapal boat dan yacht nasional. Selain itu marina-marina pun bisa bertumbuh di tempat-tempat jalur persingahan dan tujuan kunjungan kapal-kapal yacht asing tersebut. Sebagai perbandingan, di tahun 2010, di Eropa terdapat 4500 marina dengan kapasitas tambat untuk 1,75 juta kapal yacht (Sumber : ICOMIA Statistics Book 2010, seperti tertulis di http://www.europeanboatingindustry.eu/facts-a-figures.html). Betapa industri kapal yacht benar-benar sudah menjadi kekuatan ekonomi tersendiri di Eropa.

Jika populasi yacht asing yang lalu-lalang di Indonesia sudah mulai terasa pertumbuhannya secara signifikan, maka ini juga harus diimbangi dengan pertumbuhan kekuatan dan daya saing industri kapal yacht nasional dalam hal produksi.  Industri produksi kapal yacht ini bisa berupa investasi sarana pembuatan kapal yacht merek internasional di Indonesia (lisensi) dan juga industri kapal yacht hasil rancang bangun bangsa Indonesia sendiri. Perlu dicatat bahwa Thailand dan Vietnam lebih menjadi pilihan bagi investasi asing di bidang pengembangan sarana produksi kapal yacht dengan merek internasional.

Perpres No. 79/2011 dan Yachtsmen Nasional

Dengan dimulainya reformasi birokrasi di bidang kunjungan kapal yacht asing ke Indonesia, maka kita akan banyak melihat dan menyaksikan para yachtsmen (pengguna kapal yacht) asing lalu lalang dengan kapal-kapal yacht mereka.  Lalu apakah kita orang Indonesia hanya menonton?  Bagaimana dengan yachtsmen nasional dan kapal-kapal yacht produksi dalam negeri?

Perlu kita sadari dan akui, bermain ke laut dilakukan sebagian besar hanya oleh masyarakat pesisir tradisional yang memang dari kecil sudah bersinggungan dengan laut di Indonesia ini.  Bagaimana dengan masyarakat yang bukan pesisir apalagi yang urban? Apakah ini karena masalah negara kita adalah negara yang mempunyai kesejahteraan dan daya beli yang belum sekuat negara yang industri yachtnya maju? Mungkin ada benarnya kalau ini masalah yang berkaitan dengan kepemilikan kapal yacht.  Tapi apakah bermain kelaut identik dengan kepemilikan kapal yacht? Apakah bermain ke laut apapun bentuknya itu semata-mata harus diawali dengan kesejahteraan dan daya beli yang kuat?  Atau bukannya logikanya harusnya dibalik, dimana kalau ingin sejahtera dan berdaya beli kuat justru orang Indonesia harus sering main ke laut supaya sadar akan potensi maritim dan mulai bergerak untuk merubah potensi maritim menjadi peluang-peluang yang nyata?

Mengenai daya beli, kita sudah sering melihat mobil-mobil keluaran terbaru (belum tentu harus mewah), motor-motor besar berlalu lalang di kota-kota besar di Indonesia. Dengan daya beli yang sama, para pemilik barang-barang tersebut bisa juga memiliki kapal yacht.  Mengapa itu tidak terjadi?  Mungkin pemerintah juga harus melakukan reformasi birokrasi yang dapat mendukung pertumbuhan industri kapal yacht nasional dan juga minat yachtsmen nasional selain dukungan kepada kunjungan kapal yacht dan para yachtsmen asing.

Dukungan yang diperlukan adalah dalam bidang :

• Pendidikan; perbanyak materi kelautan dalam sistem pendidikan kita.
• Standarisasi; sistem mengenai kelaiklautan kapal boat dan kapal yacht nasional.  Ini sudah ada dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 65/2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia. Perlu disusun segera sistem implementasi standar ini agar bisa benar-benar memberdayakan kapal non-konvensi lokal beserta para penggunanya.
• Moneter; sistem pembiayaan industri kapal boat dan kapal yacht nasional.  Pembiayaan kepada sisi industri maupun pembeli (seperti yang sudah berjalan di industri otomotif).
• Fiskal; insentif bea masuk dan perpajakan untuk menunjang perkembangan dan pertumbuhan industri kapal boat dan kapal yacht.
• Pengawakan; sistem pengawakan kapal boat dan yacht sehingga sertifikasi pengawakan kapal boat dan yacht bisa dikeluarkan secara bertanggung jawab, dapat diakses oleh masyarakat luas dan diatur dengan baik guna menjamin keselamatan pelayaran.

Industri kapal boat dan yacht nasional yang berkembang akan menimbulkan efek lanjutan yang berantai karena mengandung penguasaan teknologi yang tepat guna, sangat dapat dibentuk dari jaringan industri kecil dan menengah (industri komponen, peraltan dan perlengkapan, dll.), dan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi maritim.

Reformasi perizinan dan birokrasi itu salah satu produknya adalah tulisan dalam bentuk peraturan yang menyangkut kebijakan publik.  Bekerjasamalah dengan publik, lihatlah fakta dan kebenaran, bukalah hati nurani, dan dengarkanlah aspirasi masyarakat maka niscaya peraturan-peraturan yang membawa angin segar pun tidak akan sulit dirumuskan, disusun dan diterbitkan.

Mari kita kuatkan komunitas yachting nasional sambil terus bekerja sama dengan komunitas yachting dunia untuk terus mendukung pemerintah dalam usaha menciptakan Indonesia sebagai tujuan wisata utama dunia bagi kapal yacht.